POSMETRO.ID | DAIRI – Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar rapat kerja bersama seluruh pemerintah desa se-Kabupaten Dairi sebagai forum evaluasi dan refleksi satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2030.
Rapat kerja yang dibuka langsung Bupati Dairi, Vickner Sinaga, berlangsung di Balai Budaya, Jumat (20/2/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta perwakilan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam arahannya, Bupati Vickner Sinaga yang didampingi Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala dan Sekda Surung Charles Bantjin menegaskan bahwa rapat kerja ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
Menurutnya, sinergi yang kuat merupakan kunci untuk memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat desa.
“Setahun kepemimpinan ini adalah waktu untuk bekerja dan berbenah, memastikan setiap program menyentuh masyarakat desa. Fokus kita tetap pada gotong royong, kesetiakawanan sosial, dan merawat bumi. Apa yang kita lakukan adalah dari Dairi untuk Dairi, untuk provinsi, untuk NKRI, hingga untuk dunia,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan sejumlah capaian strategis selama satu tahun terakhir, di antaranya penguatan sektor pertanian, peningkatan pelayanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), realisasi program sejuta pohon yang telah mencapai 62 ribu batang, percepatan penyaluran bantuan sosial, serta penerapan digitalisasi administrasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Usai pembukaan, rapat kerja dilanjutkan dengan penyampaian materi dari sejumlah narasumber. Kepala Bappeda memaparkan penyelarasan dan sinkronisasi perencanaan kabupaten dan desa. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM mengulas perkembangan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Dairi. Kepala Dinas PMD menjelaskan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 beserta tata cara penyalurannya.
Sementara itu, Inspektorat yang diwakili Inspektur Pembantu (Irban) menekankan pengawasan pengelolaan keuangan desa serta tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan turut memberikan sosialisasi terkait perlindungan jaminan sosial bagi perangkat desa dan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Dairi juga menyerahkan Paralegal Justice Award (PJA) 2025 kepada Kepala Desa Sigambir-gambir, Lesny Purba, serta Kepala Desa Maju, Peronika Siregar.
Paralegal Justice Award (PJA) merupakan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada kepala desa atau lurah yang berperan sebagai juru damai (non-litigation peacemaker) dalam penyelesaian sengketa di wilayahnya. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam memperluas akses keadilan, pelatihan paralegal, serta mendorong terwujudnya desa sadar hukum.
Melalui rapat kerja ini, Pemerintah Kabupaten Dairi berharap evaluasi satu tahun kepemimpinan menjadi pijakan untuk memperkuat program strategis ke depan, demi mewujudkan Kabupaten Dairi yang tangguh, maju, sejahtera, dan berdaya saing.
