POSMETRO.ID. TEBINGTINGGI — Angka-angka itu disampaikan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tebing Tinggi, Selasa, 7 April 2026. Wali Kota H. Iman Irdian Saragih membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025—dokumen tahunan yang kerap dipenuhi deretan statistik, namun menyimpan cerita tentang arah pengelolaan keuangan daerah.
Di atas kertas, kinerja pendapatan terlihat nyaris sempurna. Dari target Rp720,59 miliar dalam Perubahan APBD 2025, realisasi mencapai Rp717,45 miliar, atau 99,56 persen. Selisihnya tipis.
Namun pada sisi belanja, ceritanya sedikit berbeda. Dari target Rp734,76 miliar, realisasi berhenti di angka Rp672,79 miliar—sekitar 91,56 persen. Ada ruang yang tak terserap.
Iman Irdian menyebut penyampaian LKPJ ini sebagai bagian dari kewajiban konstitusional kepala daerah, merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Tapi di balik rujukan normatif itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi atas sejauh mana kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif.
“Ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” kata Iman di hadapan anggota dewan.
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Sakti Khadaffi Nasution, didampingi dua wakil ketua. Sejumlah anggota dewan tampak menyimak, sebagian mencatat, sementara lainnya sesekali berdiskusi pelan.
Bagi pemerintah kota, LKPJ bukan sekadar formalitas tahunan. Iman menekankan pentingnya dialog antara eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan.
Ia membuka ruang kritik. “Kami mengharapkan masukan konstruktif dari DPRD,” ujarnya.
Pembahasan LKPJ ini belum berakhir. Agenda lanjutan dijadwalkan berlangsung awal Mei, saat komisi-komisi DPRD akan membedah lebih rinci laporan tersebut.
Di titik itulah, angka-angka dalam laporan akan diuji—apakah sekadar capaian administratif, atau benar-benar mencerminkan dampak bagi masyarakat.
