Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan pada Selasa (21/4/2026). Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa intervensi negara tidak berhenti pada respons darurat, tetapi juga diarahkan untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan.
“Dampak bencana tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga memukul kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, respons kita harus menyentuh keduanya,” ujar Yassierli.
Paket bantuan yang digelontorkan mencerminkan pendekatan berlapis—menggabungkan bantuan langsung dengan strategi jangka menengah untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk program pelatihan vokasi yang menyasar lebih dari 6.900 warga di dua provinsi tersebut. Di Sumatera Utara, sebanyak 4.516 peserta menerima pelatihan dengan nilai anggaran Rp16,53 miliar, sementara di Aceh sebanyak 2.438 peserta dialokasikan Rp8,91 miliar. Program ini dirancang untuk mengembalikan akses terhadap pekerjaan, sekaligus membuka peluang usaha baru di tengah keterbatasan lapangan kerja pascabencana.
Selain itu, pemerintah menyiapkan 40 paket kegiatan padat karya senilai Rp4 miliar untuk menciptakan lapangan kerja sementara, sebuah langkah yang kerap digunakan dalam fase awal pemulihan guna menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal.
Upaya mendorong kemandirian ekonomi juga tercermin melalui penyaluran 400 paket bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) senilai Rp2 miliar. Skema ini diharapkan dapat melahirkan pelaku usaha baru dari kalangan masyarakat terdampak.
Di sisi lain, bantuan sosial tetap diberikan kepada kelompok paling rentan. Sebanyak 28 pekerja terdampak kategori berat dan sedang menerima santunan berupa paket sembako dan tali asih dengan total nilai Rp52,5 juta. Sementara itu, dukungan tambahan senilai Rp750 juta disalurkan untuk program wirausaha melalui skema MPSI, yang mengombinasikan pelatihan dan modal usaha.
Menurut Yassierli, pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penanganan pascabencana—dari sekadar bantuan darurat menuju pembangunan kembali kapasitas ekonomi masyarakat.
“Pemulihan tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan awal. Kita ingin memastikan masyarakat benar-benar kembali mandiri dan produktif,” katanya.
Kemnaker juga menegaskan bahwa peran lembaga pelatihan seperti BBPVP di Medan dan Aceh akan diperluas, tidak hanya sebagai pusat peningkatan keterampilan, tetapi juga sebagai motor penggerak rekonstruksi ekonomi berbasis kompetensi.
Di tengah tantangan pemulihan, pemerintah mengandalkan kolaborasi lintas sektor. Yassierli menyerukan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Bencana boleh meruntuhkan bangunan, tetapi tidak boleh meruntuhkan semangat. Pemulihan ini harus menjadi titik balik untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh,” pungkasnya
