POSMETRO.ID | DAIRI— Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumatera Utara melontarkan kritik keras terhadap kinerja DPRD Kabupaten Dairi. Lembaga legislatif itu dinilai mengalami kemunduran dalam menjalankan fungsi utama sebagai representasi rakyat.
Dalam evaluasi yang dilakukan, KNPI menyoroti tiga fungsi pokok DPRD—legislasi, pengawasan, dan anggaran—yang dinilai tidak berjalan optimal. Pada fungsi legislasi, DPRD disebut minim melahirkan peraturan daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tidak terlihat adanya produk hukum yang signifikan dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Fungsionaris DPD KNPI Sumut, Arifatullah Manik, Senin (6/4/2026).
KNPI juga menilai fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah berjalan lemah. Sejumlah persoalan publik, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pelayanan masyarakat, dinilai luput dari kontrol yang serius dan berkelanjutan.
Kondisi tersebut, menurut Arifatullah, memunculkan kesan DPRD tidak lagi optimal menjalankan peran sebagai pengawas pemerintah daerah.
Selain itu, KNPI menyoroti tingginya intensitas perjalanan dinas anggota DPRD yang dinilai tidak sebanding dengan capaian kinerja. Kunjungan kerja yang semestinya menjadi sarana peningkatan kapasitas dan studi komparatif, justru dianggap minim hasil.
“Perjalanan dinas seharusnya menghasilkan gagasan atau inovasi kebijakan. Tapi yang terlihat justru sebaliknya, tidak ada output yang jelas,” kata dia.
Arifatullah, yang merupakan putra daerah Dairi, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menilai masyarakat tidak merasakan dampak nyata dari keberadaan wakil rakyat di parlemen daerah.
“Fungsi legislasi tidak berjalan, pengawasan lemah. Ini kemunduran serius,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa fasilitas negara yang melekat pada anggota DPRD seharusnya diimbangi dengan kerja nyata yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
KNPI Sumatera Utara mendesak DPRD Kabupaten Dairi segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. Lembaga legislatif itu diminta kembali pada fungsi utamanya sebagai representasi rakyat dan memperbaiki kinerja secara konkret.
KNPI, kata Arifatullah, akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan publik di daerah demi mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
