POSMETRO.ID | LAHAT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat dari daerah pemilihan (dapil) I menggelar reses tahap II masa sidang 2026 di tiga lokasi berbeda, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat untuk penyusunan program pembangunan daerah.
Tiga titik reses tersebut meliputi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Lahat, Hotel Bukit Serelo, dan Kantor PLN Lembayung. Kegiatan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di SLB dan berlanjut hingga selesai di Kantor PLN.
Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Wakil Ketua II Gaharu dan Wakil Ketua I Adriansyah. Mereka berdialog langsung dengan para pemangku kepentingan di masing-masing lokasi, mulai dari pihak sekolah, pelaku usaha perhotelan, hingga manajemen kelistrikan.
Di SLB Kabupaten Lahat, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kendala, terutama keterbatasan tenaga pengajar. Menanggapi hal itu, anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Aryy Amd, mendorong adanya solusi jangka pendek dan koordinasi lintas instansi.
Ia mengusulkan pemanfaatan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) untuk membantu pengawasan siswa, sekaligus meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar kebutuhan sekolah dapat segera dipenuhi.
“Koordinasi dengan pemerintah provinsi penting agar kebutuhan di SLB ini bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, dalam pertemuan di Kantor PLN Lembayung, keluhan masyarakat terkait gangguan listrik menjadi perhatian utama. Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Sri Marheni, meminta pihak PLN meningkatkan keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Talang Jawa.
“Keluhan masyarakat soal seringnya pemadaman listrik harus menjadi perhatian serius agar tidak mengganggu aktivitas warga,” kata Sri.
Wakil Ketua II DPRD Lahat, Gaharu, mengatakan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses ini akan dibahas lebih lanjut dalam forum resmi DPRD.
Menurut dia, hasil reses tahap II ini akan menjadi bahan sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 serta perubahan RKPD Tahun 2026.
“Seluruh masukan akan kami bawa ke rapat paripurna sebagai bahan pertimbangan agar dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan,” ujar Gaharu.
