PALEMBANG, POSMETRO.ID – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Alfrenzi Panggarbesi, mendesak Pemerintah Kota Pagaralam dan pihak PTPN Gunung Dempo segera duduk bersama guna mengakhiri polemik penutupan sejumlah usaha di kawasan Desa Wisata Gunung Dempo.
Desakan tersebut disampaikan menyusul dampak serius yang mulai dirasakan para pelaku usaha dan pekerja akibat penutupan kawasan wisata tersebut.
“Saya berharap Wali Kota dan pimpinan PTPN bisa segera duduk bersama mencari solusi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas Alfrenzi, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, penutupan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Selain mengganggu aktivitas pariwisata, kondisi itu juga berpotensi memicu meningkatnya angka pengangguran di Kota Pagaralam.
Alfrenzi mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah pelaku usaha yang terdampak. Mereka mengeluhkan penutupan sementara usaha yang disebut-sebut berkaitan dengan persoalan administrasi, meski di sisi lain para pelaku usaha mengaku telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan.
“Saya melihat ini lebih pada persoalan koordinasi dan komunikasi. Karena itu, Pemkot Pagaralam dan PTPN harus segera mencari jalan keluar,” ujarnya.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan Sumsel VII yang meliputi Pagaralam, Lahat, dan Empat Lawang itu menegaskan, keberadaan Desa Wisata Gunung Dempo memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah.
Kawasan yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata tersebut tidak hanya menjadi magnet wisatawan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.
“Ini bukan sekadar tempat wisata, tetapi sumber ekonomi warga. Banyak lapangan kerja yang bergantung di sana,” katanya.
Diketahui, sejumlah objek wisata yang terdampak berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN Regional 7, di antaranya Bukit Tungguan, Nature High Villa, dan Kabelban Reas Area yang ditutup sementara.
Sementara itu, penutupan total terjadi pada Strawberry DS Planting, Homestay Wabisabi Kampung 4, lahan pertanian musiman, hingga rumah yang digunakan sebagai tempat registrasi pendakian Gunung Dempo.
Alfrenzi mengingatkan, jika tidak segera ditangani, persoalan ini berpotensi merusak ekosistem pariwisata Pagaralam yang selama ini telah terbentuk.
Karena itu, ia meminta kedua pihak mengedepankan solusi bersama dan tidak membiarkan persoalan berlarut-larut.
“Saya yakin pemerintah daerah memiliki komitmen dalam membangun pariwisata. Tinggal bagaimana semua pihak duduk bersama dan menyelesaikan ini secara bijak,” pungkasnya.
