POSMETRO.ID | TEBING TINGGI – Wali Kota Tebing Tinggi H Iman Irdian Saragih menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Kota Tebing Tinggi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan itu disampaikan Wali Kota dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD yang digelar di Gedung DPRD Kota Tebing Tinggi, Jalan Dr Sutomo, Rabu (6/5/2026).
Menurut Wali Kota, rekomendasi yang disampaikan legislatif menjadi bahan evaluasi penting bagi jajaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Rekomendasi yang bersifat teknis dan administratif tentunya akan segera kami tindaklanjuti melalui perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ujar Wali Kota.
Sementara rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan berdampak terhadap keuangan daerah, kata dia, akan menjadi perhatian serius dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan ke depan.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengakui penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025 masih belum sepenuhnya optimal. Namun ia optimistis, dengan sinergitas antara eksekutif, legislatif, Forkopimda dan dukungan masyarakat, visi misi pembangunan Kota Tebing Tinggi dapat diwujudkan.
“Karenanya mari terus tumbuhkan semangat kebersamaan dan kemauan yang kuat untuk membangun Kota Tebing Tinggi menjadi lebih baik,” katanya.
Sebelumnya, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tebing Tinggi Sakti Khadaffi Nasution didampingi Wakil Ketua I Muhammad Ikhwan dan Wakil Ketua II Husein.
Dalam sidang tersebut, Ketua Komisi III DPRD Tebing Tinggi Andar Alatas Hutagalung membacakan sebanyak 29 poin rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi itu mencakup berbagai sektor mulai dari reformasi birokrasi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga pelayanan publik.
Di sektor birokrasi, DPRD meminta Pemkot segera mengisi kekosongan jabatan di sejumlah OPD yang sudah terjadi sejak 2024 serta melakukan evaluasi analisis jabatan sesuai beban kerja.
Pada sektor kesehatan dan sosial, DPRD meminta pembentukan tim khusus klaim BPJS untuk menekan piutang, peningkatan sosialisasi HIV, hingga program Sekolah atau Rumah Lansia.
Sementara di sektor infrastruktur dan lingkungan, DPRD menyoroti percepatan sertifikasi 1.046 jalan lingkungan yang ditargetkan selesai pada 2027, penambahan armada damkar mini untuk akses gang sempit, serta penambahan truk dan becak sampah di setiap kelurahan.
Tak hanya itu, DPRD juga meminta evaluasi pusat kuliner di Mesjid Agung dan Pasar Kain, penertiban parkir resmi berikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi juru parkir, hingga pengisian jabatan definitif Direktur PDAM Tirta Bulian.
Aspek transparansi turut menjadi sorotan, termasuk permintaan audit khusus revitalisasi kolam renang yang pembayarannya baru terealisasi 30 persen namun telah dilakukan adendum waktu pekerjaan.
“Apa yang menjadi semangat DPRD, juga menjadi semangat kita bersama untuk membangun Kota Tebing Tinggi,” tutup Andar.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekdako Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, para kepala OPD, camat, lurah serta insan pers.
