POSMETRO.ID | PRABUMULIH – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang ditandai dengan pencanangan, pelepasan petugas sensus, dan penandatanganan komitmen bersama di Taman Prabu Jaya, Minggu (14/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri Wali Kota Prabumulih H. Cak Arlan beserta unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan lurah tersebut menjadi langkah awal dalam pemetaan kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh.
Kepala BPS Kota Prabumulih yang dikonfirmasi melalui Qori menjelaskan, tujuan utama Sensus Ekonomi 2026 adalah memperoleh data lengkap dan akurat mengenai seluruh aktivitas kegiatan usaha perekonomian di Indonesia, mulai dari usaha pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, lembaga keuangan, sampai dengan jasa-jasa lainnya di Indonesia, termasuk di Kota Prabumulih. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
"Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk mengetahui potensi ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan," ujar Qori.
Dalam pelaksanaannya, BPS menerjunkan sebanyak 159 petugas sensus yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melakukan pendataan langsung ke lapangan. Petugas akan mendata berbagai jenis usaha Non Lembaga Pemerintah, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, jasa, transportasi, perhotelan, kuliner, konstruksi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Online Shop.
" Nantinya, pendataan dilakukan secara door to door dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga proses pengumpulan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Pelaksanaan sensus dijadwalkan berlangsung dalam beberapa tahapan sesuai jadwal nasional yang telah ditetapkan BPS" ujarnya.
Dikatakan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki sejumlah pembaruan dibandingkan sensus sebelumnya. Selain penggunaan teknologi digital yang lebih luas, sensus kali ini juga dirancang untuk menghasilkan data yang lebih rinci terkait transformasi ekonomi, perkembangan usaha berbasis teknologi, serta dinamika sektor usaha yang berkembang pascapandemi.
Terkait keamanan data, BPS memastikan seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Statistik. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
"Petugas BPS terikat sumpah jabatan dan wajib menjaga kerahasiaan data responden. Masyarakat tidak perlu khawatir karena informasi yang diberikan dilindungi oleh undang-undang," jelasnya.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih kerap dihadapi petugas di lapangan, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus, kesibukan pelaku usaha saat didata, hingga keraguan sebagian responden dalam memberikan informasi usahanya.
Untuk menghindari penipuan, masyarakat diminta memastikan petugas yang datang memiliki identitas resmi BPS berupa kartu pengenal dan atribut petugas sensus yang dapat diverifikasi.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan diolah secara bertahap dan menjadi sumber data strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan ekonomi, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Bagi pelaku usaha, sensus ini diharapkan memberikan manfaat langsung berupa tersedianya data yang lebih akurat sebagai dasar pemerintah dalam merancang program bantuan, pembinaan, akses permodalan, serta berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha.
Dengan data yang lengkap dan berkualitas, Pemerintah Kota Prabumulih diharapkan mampu merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha di daerah.
*( Jun M
