Deli Serdang,Posmetro.id – Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH, MH mendorong pemerintah pusat untuk memberikan ruang kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten sekaligus membuka akses pembiayaan pembangunan yang lebih inovatif.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti Dialog Otonomi Daerah dan Uji Publik Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hall Institut Kesehatan Medistra (IKM), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).
Forum nasional yang dihadiri gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia tersebut menjadi wadah strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks.
Berbagai isu penting dibahas, mulai dari strategi pembiayaan alternatif, tata kelola pemerintahan kolaboratif (collaborative governance), optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hingga penguatan peran sektor perbankan dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam forum itu, Askolani menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan keterbatasan anggaran melalui berbagai skema pembiayaan yang kreatif tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Tantangan pembangunan ke depan semakin besar, sementara ruang fiskal daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai memanfaatkan berbagai alternatif pembiayaan, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),
peningkatan investasi daerah, maupun instrumen pendanaan lainnya agar pembangunan tetap berjalan secara berkesinambungan," ujar Askolani.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan lembaga keuangan.
Selain membahas strategi pembiayaan, Askolani juga memberikan perhatian serius terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menilai regulasi tersebut perlu disempurnakan agar pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang lebih jelas dalam mengelola potensi daerah.
"Semangat otonomi daerah harus benar-benar diwujudkan melalui pembagian kewenangan yang proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Daerah harus diberi ruang yang lebih luas untuk mengelola potensi yang dimiliki demi mempercepat kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Askolani menambahkan, pemerintah kabupaten merupakan ujung tombak pelayanan publik karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, tumpang tindih kewenangan yang masih terjadi di sejumlah sektor perlu segera diselesaikan melalui revisi regulasi.
"Kejelasan kewenangan sangat penting, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dan retribusi daerah. Dengan kewenangan yang lebih tegas, pemerintah kabupaten akan lebih cepat mengambil keputusan yang berdampak langsung bagi masyarakat," katanya.
Ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan APKASI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dan DPR RI dalam menyempurnakan revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
"Kami berharap revisi undang-undang ini benar-benar melahirkan kebijakan yang memperkuat otonomi daerah, memberikan kepastian hukum bagi pemerintah kabupaten, sekaligus mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," tutup Askolani.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Banyuasin didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sarip, S.P., M.M., Kepala DPMPTSP Rayan Nurdinsa, S.STP., M.S., Kepala Bappeda Litbang Dr. dr. Hj. Rini Pratiwi, M.Kes., FISQua., Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Gusti, S.Kom., serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Banyuasin Hasan Asari, S.IP., M.AP.
Editor: RD
