Pangkalan Balai,Posmetro.id – Ancaman kenaikan harga beras yang dapat membebani masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk memastikan harga tetap terkendali dan stok pangan aman, Wakil Bupati Banyuasin Ir. Netta Indian, S.P. mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual, Senin (6/7).
Rakor nasional tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam merespons potensi gejolak harga pangan di berbagai daerah. Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah bergerak cepat agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., pemerintah memaparkan enam strategi utama untuk menjaga stabilitas harga beras di seluruh Indonesia. Langkah tersebut meliputi penguatan cadangan beras nasional, percepatan distribusi ke daerah rawan inflasi dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta penambahan pasokan ke daerah yang diperkirakan mengalami lonjakan permintaan.
Selain itu, pemerintah akan memperluas operasi pasar setiap hari, meningkatkan distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), menggelar Gerakan Pangan Murah secara masif, memperketat pengawasan bersama Satgas Pangan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga, hingga melakukan pemantauan harga dan stok pangan secara real-time di seluruh Indonesia.
Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin siap mengawal seluruh kebijakan pemerintah pusat agar masyarakat tidak terdampak gejolak harga kebutuhan pokok.
"Kami tidak ingin masyarakat dibayangi kekhawatiran terhadap kenaikan harga beras. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi terkait untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, dan harga tetap stabil sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," tegas Netta.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan keberlangsungan perekonomian daerah.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi bergantung pada kecepatan dan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan langkah-langkah konkret di lapangan.
"Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan Satgas Pangan harus terus diperkuat. Dengan langkah yang cepat dan terukur, masyarakat di seluruh Indonesia dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau," ujarnya.
Turut mendampingi Wakil Bupati Banyuasin dalam rapat tersebut Asisten II Setda Banyuasin Ir. Alfian, M.M., Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Dr. Drs. H. Ali Sadikin, M.Si., serta Kabag Kesra Setda Banyuasin Sashadiman Ralibi, S.Ag., M.Si.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor nasional ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya untuk terus mengantisipasi potensi inflasi, menjaga ketahanan pangan, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pokok dengan harga yang stabil di tengah dinamika ekonomi nasional.
Editor:RD
