Pangkalan Balai,Posmetro.id – Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, SH., MH., meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Banyuasin. Permintaan tersebut disampaikan menyusul masih terjadinya antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus menghambat kelancaran arus lalu lintas di jalur strategis Sumatera.
Pernyataan itu disampaikan Askolani saat mengikuti Rapat Koordinasi Penyelesaian Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU se-Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru melalui Zoom Meeting. Bupati didampingi Asisten III sekaligus Plt. Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin Ir. Zakirin, S.P., M.M., CGCAE., Kepala Dinas Koperindag H. Adam Ibrahim, S.E., M.Si., serta Plt. Kepala Dinas Kominfo-SP Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M.
Rapat tersebut digelar sebagai langkah cepat pemerintah dalam mencari solusi atas antrean kendaraan di SPBU yang semakin sering terjadi. Selain menyebabkan kemacetan, kondisi tersebut juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa persoalan BBM subsidi tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPH Migas, PT Pertamina, dan aparat penegak hukum agar distribusi Biosolar maupun Pertalite benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mengusulkan agar sistem pembagian kuota BBM subsidi tidak lagi hanya berdasarkan alokasi makro, melainkan dirinci hingga ke masing-masing SPBU sesuai kebutuhan riil di lapangan. Skema tersebut diyakini mampu mengurangi kelangkaan dan mempercepat penanganan antrean.
Data yang dipaparkan dalam rakor menunjukkan usulan kuota BBM subsidi Sumatera Selatan mencapai sekitar 2,8 juta kiloliter, sementara realisasi yang disetujui hanya sekitar 630 ribu kiloliter. Ketimpangan ini diperburuk oleh meningkatnya penggunaan Biosolar akibat selisih harga dengan BBM non-subsidi, keterbatasan SPBU penyalur, hingga tingginya mobilitas kendaraan di jalur Lintas Sumatera.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Askolani menilai Banyuasin menjadi salah satu daerah yang paling membutuhkan tambahan kuota BBM bersubsidi. Selain menjadi jalur utama transportasi darat Pulau Sumatera, Banyuasin juga merupakan daerah penghasil beras terbesar di Indonesia dan memiliki ribuan nelayan yang menggantungkan aktivitasnya pada ketersediaan BBM.
"Banyuasin memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah lain. Mobilitas kendaraan di wilayah kami sangat tinggi karena berada di Jalan Lintas Timur Sumatera. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, kami berharap ada penambahan kuota BBM bersubsidi agar kebutuhan petani, nelayan, dan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Askolani.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan segera menindaklanjuti arahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui sejumlah langkah strategis. Di antaranya mempercepat implementasi sistem Full QR Code Subsidi Tepat di seluruh SPBU, melakukan pengaturan jalur antrean bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Banyuasin, serta membentuk tim monitoring terpadu yang melibatkan Satpol PP, Dinas Koperindag, dan aparat penegak hukum untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
Langkah tersebut juga akan diselaraskan dengan pembentukan Satgas Pengawasan BBM yang segera dibentuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan maupun penimbunan BBM di lapangan.
Di akhir rakor, Askolani mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijaksana sesuai peruntukannya. Ia menegaskan bahwa subsidi pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
"BBM bersubsidi adalah instrumen negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat yang mampu maupun pelaku usaha besar untuk menggunakan BBM non-subsidi. Dengan demikian, subsidi dapat dinikmati secara adil oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil yang memang menjadi sasaran pemerintah," pungkasnya.
Editor: RD
