PRABUMULIH, PP - Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, yang digelar diruang rapat paripurna, Senin (8/4/2013), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih mengkritisi kinerja pemerintah, terutama proyek miliaran yang sampai sekarang manfaatnya belum dirasakan masyarakat.
Setidaknya tiga proyek yang dikritik, yaitu proyek pembangunan water intake yang diharapkan dapat mengaliri rumah masyarakat dengan air bersih, hingga saat ini masih sedikit realisasinya. Kemudian proyek jalan lingkar yang hingga sekarang, jalan tersebut masih rusak. Ketiga, proyek pembangunan Islamic Centre yang sampai sekarang masih belum selesai.
“Padahal setiap rapat, kita selalu mengkritisi tentang masalah ini. Namun, pemerintah sepertinya kurang peka untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut,” ungkap anggota Komisi I TR Hulu yang dipercaya memimpin Ketua Pansus I membidangi evaluasi pemerintah daerah, urusan wajib yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum.
Ia menyebutkan, ketiga proyek tersebut telah memboroskan anggaran, karena masyarakat kurang mendapat azas manfaat dari proyek yang dijalankan. “Masyarakat masih belum banyak menerima manfaat dari proyek tersebut. Proyek tersebut seperti dibuat asal-asalan dan hanya menghabis-habiskan anggaran saja,” imbuhnya.
“Masa kerja pansus ini akan dimulai besok sampai dengan 16 hari ke depan. Kita akan mengecek semua laporan yang diberikan pemerintah kepada kita dengan kondisi yang ada di lapangan. Sementara masalah keuangan dan urusan pilihan seperti perikanan, peternakan, pertanian dan bidang lainnya itu tugas Pansus II, silahkan tanya dengan ketuanya,” tambah Hulu, saat diwawancarai usai rapat paripurna.
Sementara rapat sendiri dihadiri langsung oleh Walikota Prabumulih, DR Drs H Rachman Djalili MM bersama unsur Muspida Kota Prabumulih.
Dalam sambutannya, Rachman mengatakan, rapat ini merupakan bentuk implementasi hubungan check and balances antara kepala daerah dan DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menuntut adanya pola pertanggung jawaban yang jelas dalam implementasi kebijakan publik.(bertanda/dn)
Setidaknya tiga proyek yang dikritik, yaitu proyek pembangunan water intake yang diharapkan dapat mengaliri rumah masyarakat dengan air bersih, hingga saat ini masih sedikit realisasinya. Kemudian proyek jalan lingkar yang hingga sekarang, jalan tersebut masih rusak. Ketiga, proyek pembangunan Islamic Centre yang sampai sekarang masih belum selesai.
“Padahal setiap rapat, kita selalu mengkritisi tentang masalah ini. Namun, pemerintah sepertinya kurang peka untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut,” ungkap anggota Komisi I TR Hulu yang dipercaya memimpin Ketua Pansus I membidangi evaluasi pemerintah daerah, urusan wajib yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum.
Ia menyebutkan, ketiga proyek tersebut telah memboroskan anggaran, karena masyarakat kurang mendapat azas manfaat dari proyek yang dijalankan. “Masyarakat masih belum banyak menerima manfaat dari proyek tersebut. Proyek tersebut seperti dibuat asal-asalan dan hanya menghabis-habiskan anggaran saja,” imbuhnya.
“Masa kerja pansus ini akan dimulai besok sampai dengan 16 hari ke depan. Kita akan mengecek semua laporan yang diberikan pemerintah kepada kita dengan kondisi yang ada di lapangan. Sementara masalah keuangan dan urusan pilihan seperti perikanan, peternakan, pertanian dan bidang lainnya itu tugas Pansus II, silahkan tanya dengan ketuanya,” tambah Hulu, saat diwawancarai usai rapat paripurna.
Sementara rapat sendiri dihadiri langsung oleh Walikota Prabumulih, DR Drs H Rachman Djalili MM bersama unsur Muspida Kota Prabumulih.
Dalam sambutannya, Rachman mengatakan, rapat ini merupakan bentuk implementasi hubungan check and balances antara kepala daerah dan DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menuntut adanya pola pertanggung jawaban yang jelas dalam implementasi kebijakan publik.(bertanda/dn)
