POSMETRO.ID | PRABUMULIH - Di tengah gelapnya malam dan lengangnya lingkungan sekitar, langkah tegas Wali Kota Prabumulih H. Arlan bersama jajaran Forkopimda menyentak kesadaran banyak pihak: aset daerah bukan benda mati yang dibiarkan lapuk ditelan waktu. Ia menyambangi langsung sebuah bangunan tua—eks asrama milik Pemerintah Kota Prabumulih—yang lama terbengkalai namun diam-diam telah berubah fungsi menjadi tempat tinggal ilegal.
Kunjungan pertama dilakukan pada Sabtu siang, 17 Mei 2025. Tanpa seremoni, Wali Kota Arlan memeriksa kondisi bangunan yang jelas-jelas menunjukkan tanda-tanda kealpaan: tulisan nama bangunan ditelan lumut, pintu-pintu copot, kaca jendela pecah, dan interior yang gelap serta lembap. Namun yang lebih mengejutkan, ternyata bangunan ini tidak benar-benar kosong.
Beberapa warga memanfaatkan bangunan itu secara ilegal. Jemuran pakaian menggantung di lorong tangga, dan cahaya lampu masih tampak menyala di malam hari—indikasi bahwa listrik pun masih aktif. Sebuah kenyataan yang membuat Wali Kota Arlan tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya.
“Bangunannya sebenarnya bagus, tapi dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang merawat, dan sepertinya tidak ada yang bertanggung jawab,” ujar Arlan, dengan nada prihatin.
Namun, kepedulian itu tidak berhenti sebagai retorika. Pada malam harinya, Arlan kembali turun ke lokasi, kali ini bersama Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, S.Kom, MM, Sekretaris Daerah Elman, ST, MM, serta sejumlah Kepala OPD dan unsur Forkopimda. Di hadapan seluruh rombongan, ia menyampaikan keputusan tegas: bangunan harus dikosongkan dari penghuni liar.
“Minggu ini, bangunan harus dikosongkan. Tidak bisa ada yang tinggal di sini secara ilegal,” tegasnya lantang.
Wali Kota Arlan juga memastikan bahwa bangunan tak akan kembali menjadi sarang masalah. Ia berkomitmen untuk merevitalisasi asrama dan mengembalikannya ke fungsi semula demi kepentingan masyarakat Prabumulih.
“Aset ini akan kita benahi dan manfaatkan kembali. Ini milik rakyat, dan harus memberi manfaat untuk rakyat,” katanya dengan nada optimis.
Langkah cepat Pemerintah Kota Prabumulih ini menjadi contoh nyata bagaimana pemimpin daerah dapat turun langsung ke lapangan dan memastikan bahwa aset publik tidak disalahgunakan atau ditelantarkan. Bangunan tua yang sebelumnya menjadi simbol keterbengkalaiannya pengelolaan aset, kini disiapkan untuk menjadi ikon baru pemanfaatan fasilitas publik yang produktif.
Peristiwa ini bukan sekadar razia bangunan kosong, tapi sebuah refleksi penting: bahwa tata kelola aset negara perlu pengawasan yang konsisten, tanggung jawab kolektif, dan kepemimpinan yang berani bertindak. Di bawah kepemimpinan H. Arlan, Prabumulih menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari hal kecil—dari keberanian untuk memperbaiki yang telah lama dibiarkan*jun
