POSMETRO.ID, PRABUMULIH — Gedung DPRD Kota Prabumulih pada Rabu, 3 September 2025, menjadi pusat perhatian ketika puluhan massa dari LSM Forum Komunikasi Pemuda Prabumulih (FKPP) menggelar aksi unjuk rasa. Mereka datang dengan seruan lantang, menyampaikan keresahan masyarakat atas isu nasional, salah satunya kenaikan tarif pajak yang dirasa memberatkan.
Alih-alih menunggu di ruang kerja, Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, SH., M.Si., bersama Wakil Ketua I Aryono dan Wakil Ketua II Ir. Dipe Anom, turun langsung menemui massa. Sikap itu sontak mencairkan suasana, menunjukkan bahwa gedung dewan bukanlah tembok penghalang bagi suara rakyat.
“Silakan masuk ke dalam, mari kita berdialog dengan baik,” ajak Deni saat menyambut perwakilan demonstran. Ajakan itu diterima dengan baik, sehingga tensi orasi yang semula berapi-api beralih menjadi forum dialog konstruktif di dalam gedung dewan.
Dalam pertemuan, Ketua DPRD menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan FKPP telah dicatat, dipahami, dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. “Terima kasih kepada teman-teman FKPP yang telah menyampaikan aspirasi dengan damai dan kondusif. Semua kritik dan saran sudah kami terima, dan kami pastikan akan kami tindak lanjuti,” ujar Deni.
Ia menambahkan, DPRD tidak hanya menampung aspirasi pada level lokal, namun juga akan meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat. “Kami pastikan, aspirasi yang disampaikan tidak berhenti di sini. Semua akan diteruskan ke pihak pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan,” tegasnya.
Aksi damai FKPP berlangsung tertib, dengan pengamanan ketat dari jajaran Polri, TNI, dan Satpol PP. Tidak ada gesekan berarti, justru yang tersisa adalah gambaran sehatnya iklim demokrasi di Prabumulih: rakyat menyuarakan pendapat, wakil rakyat membuka ruang dialog, dan semua pihak menjaga kondusifitas bersama.
Lebih dari sekadar aksi turun ke jalan, peristiwa ini menjadi simbol bahwa hubungan antara masyarakat dan DPRD Prabumulih dibangun di atas prinsip keterbukaan. Demokrasi pun menemukan ruang hidupnya ketika kritik tidak dianggap ancaman, melainkan energi untuk membangun daerah.
