POSMETRO.ID | PRABUMULIH – Beberapa pekan terakhir, Kota Prabumulih seolah menjadi panggung sorotan. Kasus pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 yang dilakukan Walikota ramai dibicarakan publik, bahkan viral di berbagai platform media sosial. Riuh komentar warga terus mengalir, sebagian menyesalkan tindakan tersebut, sebagian lagi menuntut agar DPRD turun tangan menggunakan hak interpelasi.
Polemik kian memanas ketika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut masuk ke dalam pusaran. Walikota Prabumulih dipanggil ke Jakarta untuk memberikan klarifikasi, sekaligus menerima sanksi teguran sebagai bentuk pengawasan. Peristiwa itu menegaskan bahwa roda pemerintahan harus dijalankan dengan hati-hati, tidak bisa semaunya, dan wajib berlandaskan aturan.
Namun di balik riuh itu, secercah kesejukan hadir dari suara seorang tokoh Pemuda di Kota Nanas ini, Sazily NP.
Sazily menilai bahwa polemik SMPN 1 seharusnya tidak lagi diperpanjang. Apalagi, Walikota sudah mengambil langkah penting: mengklarifikasi tindakannya, menyampaikan permintaan maaf kepada Kepala Sekolah, dan bahkan mengembalikan jabatan seperti semula.
“Tidak semua pejabat punya keberanian untuk meminta maaf. Tapi Walikota sudah melakukannya. Itu artinya beliau punya itikad baik untuk memperbaiki. Mari kita hargai langkah itu,” ujar Sazily.
Baginya, sikap meminta maaf adalah hal yang sederhana namun bermakna besar. Ia menjadi tanda bahwa kesalahan bisa diakui dan diluruskan. “Yang terpenting adalah ke depan tidak terulang lagi. Itulah yang harus kita kawal bersama,” tambahnya.
Gelombang desakan dari sejumlah aktivis agar DPRD menggunakan hak interpelasi memang terus bergema. Namun Sazily justru mengingatkan bahwa langkah itu harus dipikirkan matang-matang.
“Kalau semua sibuk memperkeruh situasi, akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Kita tidak butuh kegaduhan baru. DPRD harus bijak, aktivis pun sebaiknya ikut menjaga suasana tetap tenang. Mari gunakan energi untuk mendorong perbaikan, bukan memperbesar konflik,” tegasnya.
Ia percaya, mekanisme pengawasan tetap bisa berjalan tanpa harus mengorbankan stabilitas daerah. “Yang kita butuhkan adalah kesejukan, bukan panasnya politik,” katanya.
Bagi pria yang biasa disapa Kak Jilik itu, peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga, baik bagi pemimpin maupun masyarakat. Pemimpin harus berhati-hati dalam menggunakan kewenangan, sementara masyarakat harus mampu merespons secara dewasa.
“Prabumulih ini kota yang sedang berkembang. Jangan biarkan kita terjebak dalam konflik politik yang tidak produktif. Mari kembali fokus pada pembangunan, pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan hal-hal yang lebih bermanfaat,” pungkasnya.
Polemik SMPN 1 memang telah meninggalkan jejak, tetapi juga memberi ruang bagi perbaikan. Walikota sudah meminta maaf, Kemendagri sudah menegur, dan publik sudah menyampaikan kritik. Kini, tinggal bagaimana seluruh elemen masyarakat menyikapi dengan kepala dingin.*Jun
