POSMETRO.ID | KUPANG — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena meluapkan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Ngada dalam merespons tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di wilayah tersebut. Tragedi yang mengguncang nurani publik itu disebut sebagai cermin lemahnya kepekaan dan kehadiran negara dalam melindungi anak.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gubernur Melki saat berada di Universitas Citra Bangsa, Kupang, Rabu (4/2/2026). Ia mengaku sangat kecewa karena pesan singkat yang ia kirimkan kepada pimpinan daerah setempat tidak segera mendapat respons.
“Saya sudah menghubungi pimpinan daerah, tetapi tidak langsung direspons. Akhirnya saya terpaksa menurunkan tim pribadi untuk menangani langsung kondisi di lapangan,” tegas Melki.
Diketahui, siswa SD tersebut meninggal dunia setelah meninggalkan surat yang mengungkapkan kesedihan mendalam akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dasar seperti buku dan pena. Peristiwa ini memantik gelombang empati sekaligus keprihatinan luas di tengah masyarakat.
Gubernur Melki menilai, tragedi ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan keluarga semata, melainkan sebagai peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan, khususnya di sektor pendidikan dan perlindungan anak.
Secara instruktif, Gubernur meminta agar keluarga korban mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah, baik secara sosial maupun kemanusiaan. Ia juga menegaskan bahwa proses pemakaman harus dilakukan dengan penuh penghormatan dan kelayakan, sebagai bentuk tanggung jawab moral negara terhadap warganya.
“Ini bukan sekadar soal prosedur. Ini soal empati, kehadiran negara, dan tanggung jawab kita terhadap anak-anak yang seharusnya dilindungi,” ujar Melki.
Lebih lanjut, Gubernur NTT menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem pengawasan, kepedulian sosial, serta implementasi program bantuan pendidikan di daerah. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi anak yang merasa sendirian menghadapi tekanan hidup akibat kemiskinan.
Tragedi ini kini menjadi sorotan publik dan diharapkan mendorong perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan hak dasar anak atas pendidikan dan perlindungan sosial benar-benar terpenuhi.
