POSMETRO.ID | PRABUMULIH - Reses DPRD Dapil I Prabumulih kemarin menghadirkan dinamika yang menarik. Di tengah aspirasi masyarakat yang beragam, persoalan klasik namun krusial kembali mencuat: pengelolaan sampah dan penerangan jalan lingkungan di Kota Prabumulih.
Atas nama lembaga, anggota DPRD Welizar, SE menyampaikan penegasan yang cukup keras namun konstruktif kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang hadir saat Reses.
Terkait persoalan sampah, Welizar secara lugas meminta agar Dinas Lingkungan Hidup benar-benar responsif dan tidak berlindung di balik perubahan kewenangan dari OPD sebelumnya.
Sebagaimana diketahui, penanganan sampah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kini telah dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
Namun menurut Welizar, perubahan struktur tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan.
“Saudara-saudara telah diberi amanah oleh pimpinan daerah dan disumpah untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Maka jangan jadikan proses transisi sebagai dalih. Masyarakat tidak ingin mendengar alasan administratif, masyarakat ingin melihat solusi konkret,” tegasnya dalam forum reses.
Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan warga bukan penjelasan tentang mekanisme birokrasi, melainkan tindakan cepat dan sistem yang berjalan efektif.
Hal senada juga disampaikan terkait penerangan jalan di lingkungan permukiman warga. Fungsi pengelolaan yang sebelumnya berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kini telah beralih ke Dinas Perhubungan.
Welizar meminta agar proses penyesuaian kewenangan tersebut tidak menghambat pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Lampu penerangan jalan bukan sekadar fasilitas. Itu menyangkut keamanan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi warga di malam hari. Kami minta Dinas Perhubungan segera melakukan pendataan, perbaikan, dan memastikan tidak ada lagi titik gelap di permukiman,” ujarnya.
Menurut Welizar, reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang evaluasi langsung antara rakyat dan wakilnya. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan harus direspons dengan langkah nyata, bukan sekadar koordinasi yang berlarut-larut.
Penegasan Welizar pun mendapat respons positif dari warga yang hadir, yang berharap perubahan kewenangan antar dinas tidak lagi menjadi alasan lambannya penanganan persoalan di lapangan.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih, Syamsul Fery, SE saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti masukan tersebut.
Ia mengaku dalam waktu dekat akan segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kawasan-kawasan yang membutuhkan penerangan lingkungan, baik untuk pemasangan baru maupun perbaikan lampu yang rusak.
“Kami siap. Dalam waktu dekat akan dilakukan pendataan titik-titik mana saja yang membutuhkan penerangan atau perbaikan. Setelah itu segera kita tindak lanjuti dengan pemasangan dan pembenahan,” jelasnya.
Fery juga mengaku telah membuka ruang partisipasi masyarakat.
“Silakan masyarakat menginformasikan wilayah mana yang membutuhkan perbaikan. Kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek dan menindaklanjuti,” pungkasnya.
