POSMETRO.ID | BANYUASIN
Jakarta — Pemerintah Kabupaten Banyuasin di bawah kepemimpinan Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, SH., MH dan Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, SP semakin mendapat perhatian di tingkat nasional berkat komitmen dan capaian di sektor ketahanan pangan. Hal itu disampaikan langsung Bupati Askolani dalam podcast yang digelar di CNBC Indonesia, Jumat (6/2/2026) pukul 18.00 WIB di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Askolani memaparkan strategi besar Pemkab Banyuasin dalam meningkatkan produksi beras melalui optimalisasi lahan rawa menjadi sawah produktif. Upaya ini dilakukan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus nasional.
“Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus melakukan peningkatan lahan dengan mengubah lahan rawa menjadi sawah produktif untuk meningkatkan produksi beras dan memperkuat ketahanan pangan,” ujar Askolani.
Langkah tersebut sejalan dengan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian pangan nasional menuju swasembada.
Askolani menegaskan, swasembada pangan berarti mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dengan memaksimalkan seluruh potensi lahan yang ada. Kabupaten Banyuasin memiliki Luas Baku Sawah (LBS) mencapai 189.345 hektare, yang menurutnya merupakan karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut juga tertuang dalam Sapta Cita Banyuasin ke-4, yakni mewujudkan nilai tambah sumber daya alam dan ekonomi menuju Banyuasin sejahtera melalui program prioritas Banyuasin Makmur.
Untuk mencapai target produksi 1,2 juta ton gabah, Pemkab Banyuasin menempuh dua terobosan utama, yakni peningkatan indeks pertanaman (IP) dan peningkatan produktivitas padi. Saat ini, rata-rata indeks pertanaman di Banyuasin berada di angka 1,4, dengan IP200 baru 40 persen dan IP300 sekitar 10 persen.
“Jika IP200 bisa kita tingkatkan menjadi 60 persen dan IP300 menjadi 25 persen, maka target 1,2 juta ton akan tercapai. Selain itu, produktivitas rata-rata 6,1 ton GKP per hektare harus kita dorong menjadi 7,1 ton GKP per hektare,” jelasnya.
Ia menambahkan, dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman. Pemkab Banyuasin juga mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana produksi, rehabilitasi lahan, pendampingan petani, serta penyaluran bantuan produksi.
Dalam aspek perlindungan lahan, Pemkab Banyuasin telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) seluas 104.973 hektare.
“Kami telah mensosialisasikan bahwa lahan LP2B dan LBS tidak boleh dialihfungsikan menjadi kebun sawit atau penggunaan lain di luar tanaman pangan, lengkap dengan sanksinya,” tegas Askolani.
Terkait harga, ia memastikan pemerintah berupaya menjaga kepastian harga gabah petani melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Sebentar lagi kita panen raya pada 11 Februari dengan produktivitas mencapai 8 ton per hektare. Kami berkoordinasi dengan Bulog Kanwil Sumsel Babel agar harga gabah petani tetap di atas HPP sebesar Rp6.500 per kilogram,” ungkapnya.
Sebagai daerah dengan karakteristik lahan pasang surut, Banyuasin juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI dalam program Optimasi Lahan (OPLAH). Modernisasi pintu air, normalisasi saluran tersier, serta pembangunan dan perbaikan tanggul telah dilakukan untuk menunjang produktivitas.
“Alhamdulillah program OPLAH sangat membantu petani dan mampu memaksimalkan produksi padi, bukan hanya di Selat Penuguan tetapi di seluruh Kabupaten Banyuasin,” jelasnya.
Ke depan, Pemkab Banyuasin juga berharap adanya normalisasi saluran sekunder yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR agar sistem irigasi berjalan optimal.
Di sisi hilirisasi, Askolani mengakui pengolahan produk padi masih sebatas skala rumah tangga. Petani umumnya menjual gabah dalam bentuk mentah. Namun, pemerintah berkomitmen mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil padi guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.
“Kesejahteraan petani adalah prioritas kami. Melalui tujuh program prioritas, salah satunya Petani Makmur, kami ingin mewujudkan petani yang mandiri dan berwawasan bisnis. Kehadiran Brigade Pangan dari kalangan milenial juga menjadi harapan bahwa bertani padi adalah profesi yang menjanjikan dan menguntungkan,” tutup Askolani.
Editor: RD
