POSMETRO.ID | MURATARA — Anggaran pengadaan bawang merah di Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 mulai disorot. Nilainya tak kecil: Rp700 juta untuk 10.000 kilogram. Namun, bukan besarnya anggaran yang menjadi soal, melainkan jejak perhitungan yang memunculkan banyak tanda tanya.
Jika dihitung sederhana, harga bawang merah dalam program ini menyentuh kisaran Rp70 ribu per kilogram. Angka itu berada jauh di atas harga pasar rata-rata dalam periode normal. Selisih inilah yang kemudian memantik kecurigaan publik: apakah perencanaan anggaran telah disusun secara wajar, atau justru menyimpan celah yang belum terungkap?
Dokumen yang dihimpun menyebutkan, kegiatan tersebut masuk dalam kategori pengadaan produk dalam negeri dengan spesifikasi “berkualitas”. Namun istilah itu dinilai terlalu umum dan membuka ruang tafsir. Tidak ada penjelasan rinci mengenai standar kualitas yang dimaksud, apakah terkait ukuran, varietas, daya simpan, atau aspek distribusi.
Di lapangan, sejumlah pihak mulai mempertanyakan kesesuaian antara nilai anggaran, volume barang, dan kualitas riil yang diterima. Hingga kini, belum ada keterangan terbuka yang menjelaskan bagaimana proses pengadaan dilakukan—mulai dari penentuan harga, pemilihan penyedia, hingga mekanisme distribusi kepada penerima manfaat.
“Kalau dihitung secara logika sederhana saja sudah janggal. Publik berhak tahu ke mana aliran anggaran ini dan bagaimana dasar perhitungannya,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan juga datang dari kalangan aktivis. Inisial FR menyebut pihaknya tengah menyiapkan langkah lanjutan. “Seharusnya Dinas Pertanian tidak menutup ruang transparansi. Ini anggaran negara. Dalam waktu dekat kami akan melaporkan dan meminta aparat penegak hukum memanggil pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.
Upaya konfirmasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas Utara hingga berita ini ditayangkan belum membuahkan hasil. Tidak ada penjelasan resmi yang bisa mengurai pertanyaan yang berkembang.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan pengadaan barang di daerah yang kerap menjadi titik rawan. Selisih harga, spesifikasi yang kabur, hingga minimnya keterbukaan informasi menjadi pola yang berulang.
