Menurut Politisi yang akrab disapa DV itu, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap keluhan masyarakat mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun perusahaan yang beroperasi di Kota Prabumulih.
“Apa yang disampaikan masyarakat hari ini akan menjadi perhatian DPRD. Kami tidak ingin ada persoalan yang berkembang tanpa solusi, terlebih yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegas DV menjawab wartawan.
Ia mengatakan, DPRD Prabumulih dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah pihak terkait, mulai dari Dinas Tenaga Kerja, pihak perusahaan, hingga instansi lainnya guna melakukan hearing terbuka.
Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh persoalan yang disampaikan massa aksi dapat dibahas secara objektif dan transparan.
“Kami ingin semua pihak duduk bersama. DPRD hadir untuk memastikan ada komunikasi yang sehat antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan,” ujarnya.
Politisi partai Demokrat tersebut juga menekankan bahwa investasi dan aktivitas industri di Kota Prabumulih harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Menurutnya, keberadaan perusahaan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah, termasuk dalam membuka lapangan pekerjaan, menjaga lingkungan, dan menjalankan program tanggung jawab sosial secara maksimal.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum APM, Adi Susanto, menyebut aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius.
Ia menegaskan APM akan terus mengawal isu tenaga kerja, CSR, hingga dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.
Aksi demonstrasi yang berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan itu berjalan tertib dan damai. DPRD Prabumulih pun mengapresiasi massa aksi yang menyampaikan aspirasi secara kondusif dan sesuai aturan demokrasi.
