Pangkalan balai,Posmetro.id– Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mempercepat penyelesaian program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Melalui kolaborasi bersama Kodam II/Sriwijaya, pemerintah optimistis kepastian hukum terhadap ribuan hektare lahan dapat segera terwujud sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, hingga peningkatan pendapatan daerah.
Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Kodam II/Sriwijaya Brigjen TNI Junaidi M., S.Sos beserta rombongan di Ruang Kerja Bupati Banyuasin, Rabu (8/7).
Pertemuan itu membahas langkah percepatan penyelesaian TORA yang menjadi salah satu program strategis pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Askolani mengungkapkan bahwa Banyuasin memiliki potensi lahan TORA yang cukup besar. Pada tahap awal, sekitar 1.400 hektare akan segera ditindaklanjuti, sementara masih terdapat puluhan ribu hektare lainnya yang akan diproses secara bertahap.
Menurutnya, penyelesaian TORA tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengelola lahan, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi perusahaan yang berinvestasi di Banyuasin. Dengan demikian, pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kami menyambut baik dukungan Kodam II/Sriwijaya dalam percepatan penyelesaian TORA di Banyuasin. Tahap awal ada sekitar 1.400 hektare yang akan ditindaklanjuti, dan ke depan masih ada puluhan ribu hektare lainnya.
Harapan kami, masyarakat memperoleh kepastian hukum, perusahaan semakin nyaman berinvestasi, sektor pertanian berkembang, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah," ujar Askolani.
Ia menegaskan, reforma agraria merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil dan berkelanjutan.
"Reforma agraria adalah langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang berkeadilan. Dengan kepastian hukum, lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah," tambahnya
Sementara itu, Kapoksahli Kodam II/Sriwijaya Brigjen TNI Junaidi menjelaskan bahwa TORA merupakan program nasional yang bertujuan memberikan legalitas kepada masyarakat atas lahan yang telah mereka kelola sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.
Ia menjelaskan, lahan TORA umumnya diberikan dalam bentuk hak pakai sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun, namun tidak untuk diperjualbelikan. Kebijakan tersebut dirancang agar tanah tetap produktif dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang.
"Kodam II/Sriwijaya siap mendukung pemerintah daerah dalam menyukseskan program TORA. Sinergi ini penting agar regulasi yang disusun mampu memberikan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, dan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola lahannya secara legal demi meningkatkan kesejahteraan," kata Brigjen TNI Junaidi.
Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Kodam II/Sriwijaya, dan pemerintah pusat, diharapkan penyelesaian program TORA dapat berjalan lebih cepat. Selain mengurangi potensi konflik agraria, program ini juga diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan investasi, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Banyuasin di masa mendatang.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Infrastruktur, Ekonomi dan SDA Dr. H. Salni Pajar, S.Ag., M.HI, Plt Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Ahmad Sabarudin, ST., M.Si, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hj. Ida Bahagia, SH., MM, perwakilan Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, Kolonel Inf. Yopie Hutasoit, Kolonel Inf. Wahyu, serta jajaran Kodam II/Sriwijaya.
Editor: RD
