POSMETRO.ID, PRABUMULIH — Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih Asvera Primadona, S.H., M.H., dan Kasi Intelijen Kejari Prabumulih mengikuti Konsolidasi/Focus Group Discussion (FGD) bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tahun 2026, Senin (10/8/2026).
Kegiatan strategis tersebut dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih. Forum ini menjadi wadah konsolidasi antarlembaga dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang di daerah sekaligus memperkuat koordinasi guna menjaga situasi tetap aman, kondusif dan mendukung kelancaran pembangunan.
Bagi DPRD Kota Prabumulih, forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hadir pula secara langsung di Jakarta Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) bersama sejumlah peserta lainnya.
Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria mengapresiasi pelaksanaan konsolidasi dan FGD tersebut. Menurutnya, koordinasi antarlembaga diperlukan agar berbagai persoalan dan perkembangan di daerah dapat disikapi secara bersama-sama, tepat dan sesuai dengan koridor hukum.
“Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Konsolidasi dan FGD seperti ini sangat penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antarlembaga, sehingga setiap perkembangan dan dinamika yang ada dapat disikapi secara bersama-sama dan tepat,” ujar Deni Victoria.
Ia menegaskan, DPRD memiliki komitmen untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, transparan dan kondusif. Karena itu, komunikasi antara lembaga legislatif, aparat penegak hukum dan unsur terkait perlu terus dibangun.
“DPRD tentu memiliki komitmen untuk terus mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan kondusif. Kami berharap sinergi antara DPRD, Kejaksaan dan seluruh stakeholder dapat terus diperkuat, terbuka dan selaras dengan kepatuhan hukum, terutama dalam rangka pengawasan pembangunan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Deni, penguatan koordinasi bukan hanya penting dalam menjaga stabilitas daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai aturan serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
Melalui forum konsolidasi tersebut, DPRD Kota Prabumulih berharap hubungan kelembagaan dengan Kejaksaan dan pemangku kepentingan lainnya semakin solid, sehingga berbagai dinamika daerah dapat diantisipasi dan pembangunan dapat berjalan secara efektif dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap hukum.
